Upaya Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Mendukung Ketahanan Pangan

Upaya Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Mendukung Ketahanan Pangan

Mewa Ariani

PENDAHULUAN

Berbicara masalah pangan selalu menarik untuk dibahas karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak azasi yang dijamin dalam Undang-Undang (UU) Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Demikian ungkapan pembuka dalam UU Pangan No. 18 tahun 2012. Dalam UU tersebut, pangan didefinisikan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sementara itu, ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan pangan terutama pangan pokok melalui berbagai program. Penyediaan pangan dari produksi dalam kurun 2010- 2014 menunjukkan peningkatan seperti untuk padi sebesar 1,63% per tahun. Peningkatan produksi di Luar Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa. Demikian pula produksi jagung meningkat walaupun dengan tingkat yang lebih rendah yaitu sekitar 1,11% per tahun dan produksi kedelai meningkat sebesar 1,93% per tahun. Pemicu peningkatan produksi padi diantaranya karena peningkatan luas panen seluas 540 ribu ha dan produktivitas sebesar 1,20 kw/ha. Peningkatan produksi jagung diakibatkan adanya peningkatan produktivitas (2,87%/tahun), namun luas panen mengalami penurunan sebesar -1,77 persen per tahun (Badan Ketahanan Pangan, 2015).

Kabinet Kerja telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015. Dalam RPJMN tersebut disebutkan sasaran pokok pembangunan nasional yang dicapai pada tahun 2019 di bidang ketahanan pangan terutama terkait dengan produksi beberapa komoditas pangan sebagai berikut: 1) padi sebesar 82,0 juta ton, b) jagung sebesar 24,1 juta ton, c) kedelai sebesar 1,92 juta ton, d) gula sebesar 3,8 juta ton, e) daging sebesar 755,1 juta ton dan f) ikan (di luar rumput laut) sebesar 18,7 juta ton.

Kabinet kerja telah menetapkan swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai harus dicapai dalam waktu tiga tahun. Padahal dalam pencapaian hal tersebut, pemerintah juga dihadapkan pada permasalahan diantaranya alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian, rusaknya infrastruktur/ jaringan irigasi, semakin berkurangnya dan mahalnya upah tenaga kerja pertanianserta kurangnya peralatan mekanisasi pertanian, dan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian melaksanakan Program Upaya Khusus (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya. Kegiatannya antara lain pengembangan/ rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian RI No. 03/ Permentan/OT.140/2/2015 (Kementerian Pertanian, 2015).

Namun demikian, peningkatan produksi atau ketersediaan pangan tidak selalu menjamin terpenuhinya konsumsi pangan masyarakat atau rumahtangga. Seperti diungkap oleh Suryana (2014) bahwa terjadi kesenjangan yang cukup lebar antara rata-rata ketersediaan pangan yang lebih dari cukup dan rata-rata pangan yang benarbenar dikonsumsi masyarakat yang ternyata masih di bawah rekomendasi. Ketersediaan pangan yang memadai pada tingkat makro tidak serta merta dapat meningkatkan kualitas konsumsi dan status gizi masyarakat.

Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 237,6 juta jiwa, meningkat 61,1% dibandingkan jumlah penduduk tahun 1980. Laju pertumbuhan penduduk kedepan diperkirakan masih bernilai positif dalam arti masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (laju pertumbuhan tahun 2010-2020:1,49 %/tahun) sehingga jumlah penduduk pada tahun 2015 dan 2020 diperkirakan masingmasing sebesar 255.461,70 dan 271.066,40 ribu jiwa. Perubahan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di kota dari 49,8% tahun 2010 menjadi 53,3% tahun 2015 dan 56,7% pada tahun 2020 juga akan berdampak pada perubahan pola dan tingkat penyediaan serta konsumsi pangan termasuk akses pangan (http://www.bps.go.id). Seperti diungkap oleh Satterthwaite, dkk., (2010), urbanisasi mempengaruhi arah perubahan permintaan pangan agregat melalui peningkatan populasi perkotaan maupun perubahan pola konsumsi.

Disisi lain, juga terjadi kecenderungan ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin semakin lebar. Data tahun 2005, menyebutkan bahwa 40% orang berpendapatan terendah menguasai 22% pendapatan nasional, namun tahun 2008 porsi tersebut menurun hanya 19%. Sementara pada periode yang sama, 20% orang berpendapatan tertinggi justru menguasai pendapatan nasional yang semakin besar dari semula 40% menjadi 45% (Saparini, 2012).

Peningkatan penduduk menuntut adanya peningkatan ketersediaan pangan agar pangan yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pangan yang disediakan tersebut sesuai amanat UU Pangan harus sampai pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan pada tingkat rumahtangga dan individu. Agar pangan yang disediakan mampu dikonsumsi oleh rumahtangga atau perseorangan maka diperlukan suatu analisis terkait dengan akses atau distribusi pangan. Akses pangan merupakan salah satu sub sistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi/pemanfaatan pangan. Akses pangan baik apabila semua rumahtangga atau semua anggota rumah tangga mempunyai sumber daya yang cukup untuk mendapatkan pangan yang cukup pula baik dari segi kuantitatif, kualitatif dan keragaman pangan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan akses pangan di Indonesia dan solusi kedepannya.

DIMENSI AKSES PANGAN DALAM KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Dalam buku yang berjudul: An Introduction to the Basic Concepts of Food Security yang dikeluarkan oleh FAO (2008) mendefinisikan ketahanan pangan seperti yang digunakan oleh World Food Summit tahun 1996. Pengertian terkait ketahanan pangan yaitu food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Konsep ini menekankan aspek aksesibilitas pada tingkatan rumah tangga mendapatkan legitimasi dibandingkan dengan konsep-konsep sebelumnya (Dewan Ketahanan Pangan, 2011).

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat empat dimensi ketahanan pangan yaitu: 1) Ketersediaan pangan secara fisik, yang lebih menekankan pada aspek ketersediaan seperti tingkat produksi pangan, stok dan perdagangan pangan, 2) Akses fisik dan ekonomi terhadap pangan. Ketersediaan pangan yang cukup tingkat nasional atau internasional tidak menjamin kecukupan pangan tingkat rumahtangga. Hal ini terkait dengan ketidak cukupan akses pangan dengan indikator seperti pendapatan, pengeluaran, pasar dan harga pangan; 3) Pemanfaatan/konsumsi pangan yang umumnya dikaitkan dengan variasi zat gizi dan kecukupan pangan, seperti kecukupan energi dan zat gizi lainnya, sebagai dampak dari resultan dari cara menyediakan pangan, jenis makanan, diversifikasi pangan dan distribusi makanan dalam keluarga. Kombinasi dari pola konsumsi makanan dan tingkat penyerapan makanan dalam tubuh akan menentukan status gizi seseorang; 4) Stabilitas dari dimensi 1, 2 dan 3 secara berkelanjutan. Ketidak cukupan pangan (rawan pangan) dapat terjadi sewaktuwaktu akibat dari ketidakstabilan politik, faktor ekonomi (pengangguran, harga pangan meningkat, dll).

Dari konsep awal ini berkembang disesuaikan dengan tujuan dan sudut pandang sehingga dilakukan penjabaran-penjabaran. Namun demikian secara umum, penjabaran yang dilakukan tetap relevan dengan konsep awal dari akses pangan. Food and Nutrition Technical Assistance Project/FANTA (2003) menerbitkan buku/laporan dengan judul Food Access Indicator Review. Kerangka konseptual ketahanan pangan dan gizi yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari USAID (Gambar 1). Dalam publikasi tersebut disebutkan bahwa terdapat enam indikator akses pangan yang harus dipertimbangkan untuk dilakukan monitoring dan pemilihan indikator terkait dengan intervensi program yaitu: 1) Akses pangan rumah tangga tidak cukup untuk melihat akses pangan tingkat individu dalam rumah tangga tersebut, karena rumah tangga sebagai kelembagaan sosial berkaitan dengan akses pangan individu. Sehingga seharusnya ada data distribusi pangan dalam rumah tangga; 2) Akses pangan adalah kebutuhan akan tetapi kondisi ini tidak cukup untuk menentukan penggunaan/konsumsi pangan oleh semua anggota rumah tangga. Hal ini terkait dengan aspek pemeliharaan kesehatan. Jika rumah tangga mempunyai sumber daya yang cukup untuk pangan semua anggota rumah tangga, namun belum tentu setiap anggota tersebut secara aktual akan menerima dan menggunakan sesuai dengan kecukupannya. Makanan yang didistribusikan secara kuantitas dan kualitas pangan harus berdampak pada kesehatan anggota tersebut; 3) Akses pangan tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh rumahtangga secara relatif dengan harga pangan (daya beli); 4) Rumahtangga memiliki berbagai strategi untuk memperoleh pendapatan. Rumahtangga memiliki akses berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, lahan, ternak, dan modal. Beberapa rumahtangga juga dapat memperoleh atau menggunakan sumber daya lain melalui interaksi dengan rumahtangga, organisasi dan institusi pemerintah lain dan 5) Terdapat dimensi waktu pada akses pangan. Banyak rumahtangga menghadapi fluktuasi pendapatan baik tahunan maupun dari tahun ke tahun. Apalagi pada rumahtangga pertanian yang menghadapi perubahan musim terkait dengan siklus tanaman pangan.

Akses pangan sebagai jembatan penghubung antara aspek ketersediaan pangan dan konsumsi pangan. Dalam kerangka mewujudkan ketahanan pangan dimulai dari adanya lingkungan strategis berupa lingkungan alam, sosial dan politik yang bersama-sama akan menentukan tingkat produksi pangan dan pendapatan rumah tangga. Besaran pangan yang diproduksi akan menentukan besaran ketersediaan pangan yang berdampak pada tingkatan harga pangan. Seperti hukum ekonomi, jika ketersediaan pangan melimpah maka harga pangan tersebut akan menurun dan sebaliknya. Aspek daya beli, produksi pangan, transfer/bantuan pangan berupa tunai atau barang dari luar negeri akan berpengaruh pada akses pangan rumah tangga. Pangan yang telah diakses oleh rumahtangga atau individu harus sesuai dengan kaidah/norma gizi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pangan yang dikonsumsi belum tentu dapat diserap semua oleh manusia karena tergantung dari kadar kesehatan dan pola asuh terutama untuk anak-anak. Kedua hal inilah yang akan menentukan status gizi seseorang, apakah baik, sedang atau kurang gizi. Dalam buku Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 yang dikeluarkan oleh Dewan Ketahanan Pangan (2011) mengartikan gambar tersebut terdapat dua jalur yaitu jalur pertama adalah jalur ketersediaan dan akses pangan, sedangkan jalur kedua disebut jalur konsumsi dan gizi. Pelajaran dari Gambar 1 adalah produksi pangan, daya beli, bantuan pangan, dan stabilisasi harga pangan akan berpengaruh kepada mudah tidaknya rumahtangga mengakses pangan.

Perubahan konsep ketahanan pangan yang disampaikan pada World Summit of Food Security tahun 2009, terjadi pengembangan konsep ketahanan pangan yaitu penambahan konsep dan secara spesifik menambahkan dimensi/pilar ketahanan pangan (Gambar 2). Pada awalnya, empat dimensi ketahanan pangan adalah ketersediaan, akses, penggunaan/konsumsi dan stabilitas pangan, ditambah dengan dimensi gizi sebagai bagian integral dalam konsep ketahanan pangan (FAO 2009b). Definisi ini bersifat komprehensif dan mencakup semua level (individu, rumahtangga, nasional, regional dan global) serta mengkoordinasikan tanggung jawab masingmasing institusi, masyarakat dan pelaku ekonomi untuk menghadapi kerawanan pangan secara efektif. Kemiskinan merupakan hambatan utama untuk mencapai ketahanan pangan pada level rumahtangga sehingga pengentasan kemiskinan sangat penting dalam memperbaiki akses pangan (FAO 1996).

Telah banyak tulisan terkait dengan akses pangan baik secara langsung maupun tidak langsung karena akses pangan merupakan salah satu elemen penting dalam ketahanan pangan. Indikator yang berpengaruh pada akses pangan akan berubah seiring dengan pendalaman dalam konsep ketahanan pangan. Seperti pada Tabel 1, faktor utama yang berpengaruh pada akses pangan adalah beragam, namun yang utama terkait dengan: a) Daya beli rumahtangga terhadap pangan, yang berarti variabel pendapatan dan harga pangan, 2) Produksi pangan yang akan mencerminkan aspek ketersediaan pangan, 3) Infrastruktur yang terkait dengan distribusi pangan terutama berupa sarana dan prasarana transportasi, yang memudahkan distribusi pangan dari satu wilayah ke wilayah lain baik dari satu pulau ke pulau lain maupun dari desa ke desa lain, serta 4) Perilaku konsumsi pangan.

Dengan memperhatikan Gambar 1 dan 2 serta beberapa literatur yang berasal dari luar negeri seperti pada Tabel 1, indikator yang berpengaruh pada akses pangan dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek yaitu: a) Aspek ekonomi (pendapatan, harga pangan dan non pangan, kesempatan kerja); b) Aspek fisik (sarana dan prasarana perhubungan, infrastruktur daerah, produksi pangan); dan c) Aspek sosial (preferensi terhadap makanan, pendidikan, konflik/perang, gotong royong, bantuan pangan). Suryana (2008), hasil Pra WNPG IX bulan Juni 2008 menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan disebabkan pada rendahnya keterjangkauan pangan sebagian penduduk. Keterjangkaun pangan masyarakat harus memenuhi tiga hal yaitu fisik, ekonomi dan sosial. Keterjangkauan fisik artinya masyarakat dapat menjangkau pangan dengan mudah karena adanya dukungan prasarana dan sarana mobilitas maupun pasar yang memadai. Keterjangkauan ekonomi artinya jika masyarakat mempunyai daya beli yang cukup untuk mendapatkan bahan pangan sesuai kebutuhan dan pilihan setiap individu anggotanya. Keterjangkauan sosial artinya jika masyarakat terlayani oleh sistem perlindungan sosial yang membantunya mendapatkan pangan pada saat mengalami kekurangan. Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pemilihan indikator yang sangat mempengaruhi akses pangan di Indonesia dalam tulisan ini.

KINERJA DAN PERMASALAHAN AKSES PANGAN

Kinerja Akses Pangan Wilayah

Pada tahun 2005, Dewan Ketahanan Pangan (DKP) bekerjasama dengan World Food Programme (WFP) menyusun Peta Kerawanan Pangan Indonesia (Food Insecurity Atlas-FIA), yang menggambarkan peringkat situasi ketahanan pangan pada 265 kabupaten di 30 provinsi. Kemudian pada tahun 2009 (pada 32 provinsi, 346 kabupaten), DKP dan WFP melakukan pembaharuan data yang kemudian disusun dalam peta dengan nama Peta Kerentanan Pangan. Indikator yang digunakan tetap sama, meliputi 13 indikator (9 indikator kerawanan pangan kronis dan 4 indikator kerawanan pangan sementara/transien). Ke 13 indikator tersebut dikelompokkan kedalam tiga bagian yaitu: 1) Ketersediaan pangan (ketersediaan bersih padi+jagung+ubikayu+ubijalar); 2) Akses pangan dan penghidupan (persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, persentase rumah tangga tanpa akses listrik); 3) Pemanfaatan pangan (angka harapan hidup pada saat lahir, berat badan balita di bawah standar, perempuan buta huruf, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dan fasilitas kesehatan); dan 4) Kerentanan pangan terhadap kerawanan pangan transien (bencana alam, penyimpangan curah hujan, persentase daerah puso, deforestasi hutan).

Hasil dari peta tersebut sebagai berikut: a) Terdapat 100 kabupaten yang perlu perhatian khusus pada tahun 2005. Pada tahun 2006 dan 2007 telah dialokasikan dana oleh pemerintah lebih dari US$ 32 juta; b) Dari 100 kabupaten Prioritas 1-3 di FIA 2005, 44 kabupaten mengalami perbaikan dari kabupaten Prioritas 1-3 dan berpindah menjadi kabupaten Prioritas lebih rendah yaitu Prioritas 4-6 di FSVA 2009. 42 kabupaten yang lain peringkatnya mengalami perbaikan namun masih masuk kabupaten Prioritas 1-3. 12 kabupaten lainnya masuk menjadi kabupaten Prioritas yang lebih tinggi. Berpindahnya 12 kabupaten tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya akses jalan terhadap kendaraan roda empat, atau meningkatnya angka kemiskinan. Kabupaten yang termasuk prioritas 1-3 sebagian besar berada di Provinsi Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat.

Kinerja Akses Pangan Masyarakat

Seperti telah diungkap sebelumnya kalau akses pangan baik maka konsumsi pangan masyarakat atau rumahtangga akan terpenuhi baik secara kuantitatif, kualitatif dan diversifikasi. Selain itu ukuran untuk melihat sejauh mana capaian akses pangan dapat dilihat jumlah penduduk miskin, penduduk rawan pangan/kelaparan dan status gizi balita seperti yang diamanatkan dalam Millenium development Goals (MDG). Beberapa capaian tersebut sebagai berikut:

  • Ketersediaan pangan sebagai salah satu aspek/dimensi ketahanan pangan yang penting dalam menjembatani akses pangan, karena kalaupun rumahtangga mempunyai kemampuan mengakses pangan, namun apabila pangan tidak tersedia maka kegiatan akses pangan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, indikator ketersediaan pangan dapat sebagai alat untuk mengukur kinerja akses pangan. Pangan yang disediakan dapat diperoleh dari produksi sendiri maupun dari impor. Ketersediaan dari berbagai komoditas pangan dikonversi kedalam satuan energi dan protein sehingga diperoleh angka ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein seperti pada Tabel 2. Hasil kesepakatan para ahli gizi dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X tahun 2012 merekomendasikan standar anjuran ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein per kapita per hari masing-masing sebesar 2400 Kalori dan 63 Gram. Berdasarkan anjuran tersebut, ketersediaan energi dan protein telah mencukupi (bahkan jauh dari rekomendasi), atau dapat dikatakan dari sisi ketersediaan pangan, Indonesia dalam kondisi tahan pangan.
  • Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah oleh Badan Ketahanan Pangan (2015), tingkat konsumsi energi tahun 2014 sebesar 1.949 Kalori/kapita/hari atau 88,6% dari standar kecukupan yang dianjurkan (hasil WNPG ke X, tahun 2012, anjuran konsumsi energi sebesar 2.200 Kalori/kap/hari). Tingkat konsumsi protein pada tahun yang sama yaitu 56,6 gram/kapita/hari atau 99,4 % dari standar kecukupan yang dianjurkan (anjuran konsumsi protein sebesar 57 gram/kap/hari). Sementara itu, keragaman konsumsi pangan yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 83,4, sedangkan target pada tahun 2014 seharusnya sebesar 93,3. Perkembangan konsumsi energi, protein dan skor PPH disajikan pada Tabel 3. Dengan memperhatikan capaian konsumsi tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada masalah akses pangan pada rumah tangga.
  • Salah satu butir kesepakatan dalam MDGs adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, yang mencakup tiga target, diantaranya adalah penurunan jumlah penduduk miskin dan penduduk yang kelaparan pada periode 1990-2015. Pada tahun 1990, jumlah penduduk miskin sebesar 15,1% dan target tahun 2015 sebesar 7,55%, sedangkan target jumlah penduduk dengan konsumsi minimum 1.400 Kalori/kap/hari pada tahun 2015 sebesar 8,5% (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2012). Capaian jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 masih tinggi yaitu 11,25% (RPJMN, 2015), sedangkan untuk penduduk yang mengkonsumsi energi lebih rendah dari 70% kecukupan (177 Kalori/kap/hari) pada tahun 2013 sebesar 19,04% (BKP, 2014). Capaian jumlah penduduk miskin masih jauh dari target MDGs, sebaliknya untuk penduduk rawan pangan. Walaupun demikian dengan masih banyaknya penduduk miskin dan belum tercapainya target MDGs, maka dapat dikatakan juga masih ada masalah akses pangan pada sebagian rumahtangga. Secara lengkap perkembangan data untuk jumlah penduduk miskin dan rawan pangan disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5.
  • Dalam MDGs, target tahun 2015 untuk prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang masing-masing sebesar 3,6% dan 11,9% (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2012). Capaian untuk balita dengan gizi buruk tahun 2013 sebesar 5,7%, sedangkan untuk balita gizi kurang sebesar 14% (Kemenkes dalam Indonesia Agency for Food Security, 2013). Perkembangan balita dengan gizi buruk dan gizi kurang hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013) dapat dilihat pada Gambar 3. Jumlah balita dengan status gizi buruk dan kurang pada tahun 2013 justru meningkat, bahkan peningkatan cukup tinggi untuk balita yang pendek. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih ada permasalahan dalam hal konsumsi pangan dan pola asuh anak, juga masalah prasarana/sarana kesehatan yang berdampak pada terjadinya balita dengan gizi buruk atau kurang.

Permasalahan Akses Pangan

Dengan memperhatikan angka-angka dalam capaian tersebut diatas, dapat diartikan bahwa masih terjadi permasalahan akses pangan di Indonesia baik berbasis wilayah maupun rumahtangga dan individu. Masih banyak kabupaten terutama wilayah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) termasuk wilayah rawan pangan atau rentan pangan. Secara rata-rata, pangan yang dikonsumsi oleh rumahtangga juga belum sesuai dengan yang dianjurkan. Beberapa indikator dalam MDGs terkait akses pangan juga belum dapat sesuai dengan target. Angka kemiskinan dan rawan pangan memang menurun dari tahun ke tahun, namun penurunannya melambat dan belum mampu memenuhi target MDGs (terutama untuk kemiskinan). Pertanyaannya adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi akses pangan wilayah dan rumahtangga. Analisis yang dilakukan oleh Suryana (2014) menyimpulkan bahwa terjadi kesenjangan yang cukup lebar antara rata-rata ketersediaan pangan yang lebih dari cukup dan rata-rata pangan yang benar-benar dikonsumsi masyarakat yang ternyata masih dibawah rekomendasi. Beberapa hasil identifikasi permasalahan akses pangan wilayah dan rumahtangga dapat diungkap sebagai berikut:

1. Ketimpangan PDRB Antar Wilayah/Provinsi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator makro menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah atau juga menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu daerah. Semakin tinggi nilai PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi semakin besar dan peluang pemanfaatannya untuk penduduk yang bertempat tinggal disuatu wilayah tersebut juga semakin besar. Selama 30 tahun (1982-2012) kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia (KBI), yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat dominan, yaitu sekitar 80 % dari PDB, sedangkan peran KTI baru sekitar 20 %.

Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang dapat memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Keterbatasan PDRB di wilayah KTI ini berdampak pada terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Oleh karena itu, tidaklah heran kalau kabupaten di KTI banyak yang mempunyai kategori wilayah rawan pangan/rentan pangan seperti dalam peta yang disusun oleh DKP dan WFP. Dampak berikutnya adalah banyaknya kantong-kantong kemiskinan di wilayah ini. Sebagai gambaran, jumlah penduduk sangat rawan pangan pada tahun 2013 di wilayah Sumatera antara 16,7-20,6%; di Jawa antara 4,9-20,9%; sedangkan di wilayah Maluku-Maluku Utara antara 20,6-39,5% dan Papua-Papua Barat antara 40,1-45,3% (Badan Ketahanan Pangan, 2014).

2. Ketimpangan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Indonesia memiliki wilayah yang luas berupa daratan dan lautan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah masih bias pada wilayah daratan dan bias pada wilayah yang berada di KBI seperti di Jawa dan Sumatera. Sebaliknya pembangunan sarana dan prasarana terutama berupa transportasi dari dan ke wilayah KTI masih terbatas, sehingga harga pangan yang harus didatangkan dari wilayah lain menjadi sangat mahal. Menurut Purnasihar (2012), daerah pada KBI mencapai pertumbuhan yang cepat, dan sebaliknya beberapa daerah pada KTI mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama karena perbedaan sumber-sumber yang dimiliki serta adanya kecenderungan investor memilih daerah perkotaan yang telah memiliki fasilitas seperti sarana prasarana perhubungan, jaringan listrik dan telekomunikasi, perbankan dan sumber daya manusia yang terampil. Selain itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan luas wilayah darat, yang tentu saja sangat merugikan provinsi Maluku yang didominasi wilayah laut dibandingkan darat sehingga mendorong semakin besar ketimpangan regional antar daerah. Sementara itu menurut Solihin, D (2008), KBI yang luasnya hanya 31,25% dari luas wilayah nasional dilayani jalan nasional dan provinsi yang total panjangnya 37.687,5 km. Sementara itu wilayah KTI yang luasnya 68,75% dilayani jalan nasional dan propini yang totalnya justru lebih rendah yaitu 33.241,2 km. Kondisi jalan yang rusak berat sebagian besar juga di wilayah KTI.

3. Geografi Wilayah

Wilayah Indonesia sangat luas dan sebagian berupa pulau-pulau baik pulau besar maupun pulau kecil. Masih banyak ditemukan wilayah yang terisolasi dari pusatpusat kegiatan ekonomi seperti daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, pesisir dan daerah pedalaman. Pada wilayah ini, hubungan antara pulau atau antar daerah pedalaman harus dilalui dengan transportasi laut, sehingga untuk pangan yang harus didatangkan dari luar pulau akan menghadapi kendala apabila keadaan cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan pelayaran. Disisi lain, sarana transportasi laut juga masih terbatas. Dampak dari hal ini tentu saja adalah terjadinya gangguan pasokan pangan di wilayah tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan harga yang relatif mahal. Seperti yang disampaikan oleh Alfons; dkk., (2012), potensi kerawanan pangan cukup besar bagi wilayah-wilayah kepulauan seperti di Maluku. Dengan kondisi kepulauan, pasokan makanan dapat terputus bila tiba-tiba cuaca menjadi tidak bersahabat.

4. Besaran dan Ketimpangan Pendapatan Rumahtangga

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi akses pangan tingkat rumahtangga adalah pendapatan rumahtangga. Dengan menggunakan data Susenas, pengeluaran sebagai proksi pendapatan dan pangsa pengeluaran pangan sebagai salah satu ukuran kesejahteraan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan rumahtangga relatif stagnan (Gambar 4). Pangsa pengeluaran tahun 2012 sebesar 51,08%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 50,66%. Jumlah pendapatan rumahtangga belum semuanya mencukupi kebutuhannya sehingga masih ditemukan penduduk yang miskin dan atau rawan pangan. Dalam Rencana Pembangunan Kementerian Pertanian 2015-2019 disebutkan bahwa berdasar harga konstan tahun 2000, tingkat pendapatan petani untuk pertanian dalam arti luas maupun pertanian sempit menunjukkan peningkatan yang diindikasikan oleh pertumbuhan yang positif masing-masing sebesar 5,64 % dan 6,20 %/tahun selama kurun waktu 2010–2014. Namun demikian secara nominal tingkat pendapatan/kapita petani tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2014 misalnya, tingkat pendapatan/kapita pertanian dalam arti luas dan sempit masingmasing sekitar Rp 9.032/kapita/hari dan Rp 7.966/kapita/hari; padahal berdasarkan Bank Dunia batas garis kemiskinan adalah pendapatan US$ 2/kapita/hari, dengan tingkat kurs US$ terhadap rupiah tahun 2014 yang telah melewati Rp 10.000/1US$ tentu menunjukkan masih relatif rendahnya tingkat kesejahteraan petani atau penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Disisi lain, juga masih adanya ketimpangan pendapatan yang berdampak pada yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketimpangan pendapatan yang dihitung dengan indeks gini menunjukkan dibandingkan dengan tahun 2010, ketimpangan pendapatan semakin besar yang ditunjukkan dengan besaran indeks gini yang semakin besar (Tabel 6). Proporsi rumahtangga yang termasuk berpendapatan rendah juga relatif tetap. Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (underutilized) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (part time worker), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (unpaid worker); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2014).

5. Kenaikan Harga Pangan dan Non Pangan

Daya beli rumahtangga merupakan resultante dari variabel pendapatan rumahtangga dan harga pangan di pasaran. Yovanda (2015), berdasarkan rilis Global Food Security Index bulan Januari tahun 2015, dijelaskan adanya keterkaitan erat antara pangan dan energi. Di antaranya dengan harga minyak yang turun 60%, maka harga pangan turun 2,8%, dan meningkatkan indeks ketahanan pangan pada 79 dari 109 negara. Kenaikan harga tanpa dibarengi kenaikan pendapatan akan menurunkan daya beli rumahtangga. Kenaikan harga pangan dipicu terutama oleh kenaikan premium dan terbatasnya pasokan pangan pada periode tertentu. Kenaikan premium akan meningkatkan harga input produksi dan biaya transportasi, yang kesemuanya tersebut berdampak pada kenaikan harga pangan dan non pangan. Data laju inflasi gabungan 66 Kota (2007=100) selama tahun 2010-2013 menunjukkan laju yang besar pada bahan makanan dibandingkan dengan kebutuhan lainnya kecuali transport

6. Perilaku Konsumsi Pangan Masyarakat yang Menyimpang

Kurangnya pengetahuan rumahtangga tentang pola pangan dan gizi yang beragam bergizi seimbang dan aman. Sebetulnya pemerintah telah mempunyai alat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pangan dan gizi baik secara langsung maupun tidak langsung. Program-program tersebut diantaranya adalah Keluarga Sadar Gizi yang dikenal dengan KADARSI, Gerakan Nasional Sadar Gizi Menuju Indonesia Prima 2014. Kedua program tersebut yang menjadi motor adalah Kementerian Kesehatan, sedangkan program Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dimotori oleh Badan Ketahanan pangan, Kementerian Pertanian (Djauhari, dkk., (2013). Namun demikian, tampaknya program-program tersebut tidak berdampak secara signifikan pada perubahan perilaku konsumsi pangan rumahtangga sesuai dengan kaidah atau aturan pangan dan gizi. Terdapat perilaku yang menyimpang dalam hal konsumsi seperti diungkap oleh Kariyasa dan Djauhari (2013) adalah pemborosan makanan sehingga cenderung mengambil makanan dalam jumlah banyak, namun tidak semuanya dikonsumsi sampai habis. Hal ini terkait dengan persoalan mind-set, budaya makan dan kurang sadarnya masyarakat akan arti pentingnya kehilangan nilai ekonomi pangan. Bahkan hasil analisis yang dilakukan oleh Ariani dan Haryono (2014), perilaku konsumsi makanan telah menyimpang kearah kebarat-baratan. Globalisasi dan liberalisasi berdampak pada perubahan gaya makan dari makanan yang dibuat di rumah ke arah makanan jadi dan dari pangan lokal (nusantara) ke pangan asing (impor), yang diindikasikan dengan berkembang pesatnya waralaba asing di Indonesia. Dampak dari penyimpangan tersebut pada orang dewasa terjadinya peningkatan penyakit degeneratif seperti stroke, diabetes melitus dan lainnya sedangkan pada anak balita terjadi stunting, gizi kurang dan gizi buruk.

UPAYA PENINGKATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT

Telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses pangan pada rumahtangga yang rawan pangan baik kronis maupun transien. Program-program tersebut bersifat antisipatif dan kuratif, yang dilaksanakan oleh banyak kementerian/lembaga. Kementerian Pertanian, melalui Badan Ketahanan Pangan telah mempunyai program aksi secara reguler untuk meningkatkan akses pangan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti program P2KP, Mandiri Pangan, Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Lembaga ini juga melaksanakan pengembangan model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat dengan program aksinya adalah “Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID) dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga”. Program aksi tersebut didanai oleh IFAD dan dilaksanakan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara (Badan Ketahanan Pangan, 2014).

Dalam UU Pangan No.18 tahun 2012, banyak sekali tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam membangun ketahanan pangan termasuk akses/keterjangkauan pangan. Seperti yang tertulis dalam beberapa pasal dan ayat sebagai berikut: pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab, seperti dalam hal ketersediaan pangan (Pasal 12,ayat 1), mengembangkan potensi produksi pangan (Pasal 16, ayat 1), melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan (Pasal 44, ayat 1), serta mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan (Pasal 46, ayat 1). Beberapa usulan upaya peningkatan akses pangan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur di Wilayah KTI

Telah terjadi kesenjangan fasilitas dan penghidupan masyarakat di wilayah KBI dan KTI, yang diindikasikan dengan kesenjangan PDRB, tingginya jumlah penduduk rawan pangan dan balita dengan gizi kurang. Kesenjangan tersebut dapat dieliminer melalui pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian terutama di wilayah KTI seperti sarana transportasi baik berupa jalan maupun kendaraannya. Tersedianya sarana transportasi tersebut akan meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa dalam upaya menekan harga pangan, peningkatan ketersediaan pangan dan sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Dalam RPJM 2015-2019, disebutkan bahwa pemerintah akan pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut salah satunya melalui penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata.

2. Pembangunan Pulau Mandiri Pangan

Indonesia terdiri dari pulau besar dan pulau kecil dan setiap pulau mempunyai kapasitas dan fasilitas yang berbeda baik terkait dengan karakteristik sumber daya manusia maupun karakteristik pola produksi dan konsumsi pangan. Di wilayah KTI terdiri dari banyak pulau-pulau kecil, yang akses jalan harus ditempuh melalui sarana transportasi laut, seperti di Provinsi Maluku terdapat 12 gugus pulau yang setiap gugus mempunyai ciri yang khas. Vikijuluw dan Bengen (tanpa tahun) menyebutkan bahwa kemandirian pangan secara nasional tidak akan terwujud tanpa adanya kemandirian di pulau-pulau kecil. Etika dan protokol pembangunan pulau kecil harus diikuti dalam membangun ekonomi pulau-pulau kecil termasuk pembangunan produksi pangan.

Pembangunan pulau mandiri pangan diharapkan setiap pulau mampu mencukupi kebutuhannya sendiri terutama untuk pangan pokoknya sesuai dengan potensi dan budayanya. Akan riskan apabila kebutuhan pangan pokok di pulau-pulau kecil termasuk pulau terpencil dan terluar kalau kebutuhan pangan pokoknya harus didatangkan dari wilayah lain. Oleh karena itu, jenis pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat harus sesuai dengan kondisi agroekositem pulau tersebut. Alfons, dkk., (2012) pulau mandiri pangan di Maluku didasarkan pada konsep gugus pulau dengan pendekatan laut pulau, dengan menganut prinsip kedaulatan pangan dengan prioritas keluarga miskin dan kekurangan pangan, mengembangkan kearifan lokal dalam proses produksi dengan melibatkan kaum perempuan. Selain itu juga harus mempertahankan pola konsumsi sesuai budaya setempat.

Upaya pembangunan pulau mandiri pangan dilakukan oleh Pemerintah daerah bekerjasama dengan para pakar dari perguruan tinggi dan kementerian terkait serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam satu tim untuk bersama-sama menyusun langkah-langkah pembangunan pulau mandiri pangan. Langkah-langkah harus dilakukan secara holistik dan komprehensif, mulai dari hulu sampai hilir. Tim mencari kondisi eksisting potensi pangan pada wilayah kecil, misalnya desa atau kecamatan, baik cara budidaya, luasan, cara pengolahan dan perilaku konsumsinya. Dengan adanya kondisi eksisting akan dapat disusun program-program pembangunan pulau mandiri pangan. Dalam hal ini, inovasi yang dilakukan tidak cukup pada inovasi teknologi namun juga kelembagaannya, siapa bertanggung jawab apa dan seterusnya. Namun perlu diingat adalah pengembangan ini harus tetap memperhatikan koridor budaya dan kearifan lokal baik dari segi produksi maupun konsumsi sehingga benar-benar makanan yang dikonsumsi masyarakat berasal dari produksi setempat, sebaliknya apa yang diproduksi akan dikonsumsinya.

3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Peningkatan daya beli rumahtangga sangat penting sebagai upaya untuk peningkatan akses pangan. Upaya ini dilakukan dengan peningkatan pendapatan dan menjaga stabilitas harga pangan. Upaya peningkatan pendapatan terutama pada rumah tangga berpendapatan rendah yaitu: 1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh, yang bekerja paruh waktu (nelayan, petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan); (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga, dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan. Program peningkatan pendapatan mereka akan berbeda sesuai dengan ketrampilan, aset yang dimiliki dan karakteristik usaha.

Namun upaya yang utama dilakukan adalah menciptakan perluasan kesempatan kerja dan usaha dengan membuka lapangan kerja baru di wilayahnya dan disesuaikan dengan bidang keahlian dan tingkat pendidikannya. Pada umumnya mereka mempunyai tingkat pendidikan setingkat SD dan SLTP, oleh karena itu penciptaan lapangan kerja baru mampu untuk menyerap seluas-luasnya angkatan kerja yang berpendidikan tersebut. Usaha mikro perlu memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, permodalan, dan akses pasar. Dalam RPJMN 2015- 2019 disebutkan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah dengan meningkatkan akses terhadap lahan dan aset produktif yang seringkali membatasi peningkatan produksi dan skala usaha masyarakat kurang mampu. Ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan, akses pada kredit jasa keuangan dan sumber permodalan lainnya bagi pelaku ekonomi di pedesaan, serta pemanfaatan riset dan teknologi pertanian, diseminasi dan penyediaan informasi teknologi pertanian juga faktor penting dalam mendorong ekonomi perdesaan.

4. Stabilisasi Harga Pangan dan Non Pangan

Upaya peningkatan akses pangan rumahtangga akan tercapai kalau harga – harga terutama harga pangan terkendali sehingga masyarakat mampu membeli makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Stabilisasi harga pangan dilakukan agar masyarakat berpendapatan rendah mampu menjangkau pangan yang ada di pasaran. Stabilisasi pangan pokok yang dilakukan oleh pemerintah saat ini cukup efektif, namun diperlukan koordinasi dan kekompakan antar kementerian (siapa menjalankan apa) sehingga stabilisasi harga pangan pokok terjaga terutama di kantong-kantong wilayah rawan pangan. Pemerintah memonitor neraca ketersediaan pangan (dalam hal ini produksi pangan) dengan kebutuhan/konsumsinya untuk dapat melakukan tindakan apabila terjadi gejolak harga pangan.

5. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat akan Pola Pangan Bergizi dan Sehat

Dalam Undang-Undang Pangan No. 18 tahun 2012, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produksif (Pasal 60, ayat 1). Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang (ayat 2). Disisi lain juga terdapat Peraturan Presiden No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal, yang salah satu langkahnya adalah kampanye, sosialisasi, advokasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal.

Pada saat ini, pemerintah telah selesai menyempurnakan panduan konsumsi makanan sehari-hari dan berperilaku sehat, berdasarkan Prinsip Gizi Seimbang. Penyempurnaan dilakukan karena penerapan pesan yang lama belum optimal, timbulnya masalah gizi ganda dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Panduan ini sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, tenaga kesehatan dan pihak terkait dalam penyelenggaraan gizi seimbang. Pesan ini disebut Pedoman Gizi Seimbang (PGS) yang diluncurkan pada bulan Februari 2014 melalui Permenkes No. 41 tahun 2014 (Kodyat, 2014). Dalam pedoman ini mempertahankan empat (4) prinsip atau pilarnya yaitu: a Membiasakan makan beraneka ragam, sesuai dengan kebutuhan; b) Memelihara kebersihan; c) Aktif bergerak dan olah raga; d) Menjaga berat badan ideal dengan Indeks Masa Tubuh (IMT). Secara lengkap isi pesan dalam PGS ada 10 pesan yaitu: 1) Syukuri dan nikmati anekaragam makanan, 2) Perbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan, 3) Biasakan mengkonsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi, 4) Biasakan mengkonsumsi anekaragam makanan pokok, 5) batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak, 6) Biasakan sarapan, 7) Biasakan minum air putih yang cukup dan aman, 8) Biasakan membaca label pada kemasan pangan, 9) Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir, 10) Lakukan aktifitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal.

Belajar dari efektifitas pesan-pesan sebelumnya maka PGS ini akan berhasil sesuai yang diharapkan hanya jika dilakukan penguatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PGS terutama pada saluran dan intensitas penyampaian pesan PGS. Penyampaian PGS harus multi saluran dengan intensitas yang tinggi karena pada hakekatnya merubah pola kebiasaan seseorang relatif sulit, demikian pula untuk merubah pola konsumsi pangan yang bergizi dan sehat. Berbagai saluran pesan harus dilakukan seperti media elektronik (TV, Handphone), koran dan penyampaian pesan PGS ditempat publik seperti stasiun kereta api, bandara, restoran dan lainnya. Hal yang penting untuk dilakukan adalah penyampaian pesan PGS kepada para wartawan sekaligus menyamakan persepsi agar mereka tidak salah persepsi dan salah kutip dalam penyampaian pesan PGS.

6. Bantuan Pangan (Pemerintah, Swasta, masyarakat)

Program beras untuk rakyat miskin (raskin) yang namanya akan diganti dengan Rasta (beras untuk Kesejahteraan) dengan memberikan bantuan beras setiap bulannya kepada rumahtangga miskin yang dilaksanakan sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 dengan target rumah tangga miskin, kemudian pada tahun 2008, targetnya diperluas tidak hanya rumah tangga miskin tetapi juga rumah tangga rentan atau hampir miskin (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2014). Pagu atau jumlah penerima program raskin secara nasional untuk tahun 2015 sebanyak 15.530.897 rumahtangga, tidak mengalami perubahan dari pagu Raskin 2013 dan 2014 (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2015).

Kementerian Sosial banyak melakukan aksi peningkatan akses pangan terutama pada wilayah atau rumahtangga rawan pangan transien akibat adanya bencana. Program-program tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan akses pangan wilayah dan rumahtangga yang ditunjukkan dengan penurunan jumlah penduduk miskin dan penduduk rawan pangan. Namun demikian, program peningkatan akses pangan untuk wilayah dan rumahtangga tetap harus dilakukan bahkan perlu dilakukan upaya-upaya khusus agar berdampak pada perbaikan akses pangan secara signifikan, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah terus mendorong peran swasta melalui dana Corporate Sosial responsibility (CSR) dan masyarakat untuk berperan serta dalam pemberian bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan baik dalam kondisi normal maupun bencana.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kinerja akses pangan akan berpengaruh pada capaian ketahanan pangan. Walaupun ketersediaan pangan mencukupi, namun masih terjadi masalah pangan dan gizi (penduduk rawan pangan, stunting, kurang gizi). Permasalahan akses pangan adalah ketimpangan PDRB antar wilayah/provinsi dan pembangunan sarana dan prasarana, geografi wilayah, besaran dan ketimpangan pendapatan rumahtangga, kenaikan harga pangan dan non pangan, serta perilaku konsumsi pangan yang menyimpang. Berdasarkan permasalahan tersebut, upaya peningkatan akses pangan rumahtangga dapat ditempuh melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah KTI, pembangunan pulau mandiri pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, stabilisasi harga pangan dan non pangan, dan peningkatan pengetahuan rumahtangga akan pola pangan bergizi dan sehat, serta bantuan pangan (pemerintah, swasta, masyarakat).

Tata Ruang Kota di Indonesia

Tata Ruang Kota di Indonesia

Penulis :  I gusti agung ayu made dessy nataliasari

Depok,  22 November 2015

BAB I PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau yang dikelilingi oleh lautan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya wilayah yang begitu luas pastinya menjadikan wilayah Indonesia memiliki banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau, namun tata kota di Indonesia masih harus mendapatkan penanganan yang serius karena belakangan ini surat kabar atau pun media semakin sering memberitakan tentang banjir, kemacetan, polusi udara, kemiskinan, dan tentang masyarakat ataupun lingkungan di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan kota besar lainnya. Masalah tersebut dampak dari perbuatan manusia sendiri yang bertindak tanpa perencanaan atau tanpa pikir panjang dampak ke depannya pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Selain itu berbagai masalah perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta inkonsistensi pembuat kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Jika dari manusianya sendiri saja kurang kesadaran akan pentingnya perencanaa tata ruang kota bagaimana nasib pembangunan Negara kedepannya. Padahal pemerintah atau pun pemda telah membuat berbagai peraturan tertulis maupun himbauan kepada masyarakat tentang aturan-aturan mengenai lingkungan dalam hidup bermasyarakat.

RUMUSAN MASALAH

  1. Apa yang dimaksud dengan Tata Ruang Kota?
  2. Bidang atau ilmu apa yang mempelajari Tata Ruang Kota?
  3. Apa saja masalah tata ruang kota di Indonesia ?
  4. Dampak apa saja yang di timbulkan jika Tata Ruang Kota tidak di laksanakan?
  5. Bagaimana solusi mengenai hal tersebut?

TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan makalah ini adalah :

  1. Kita bisa mengetahui pengertian mengenai Tata Ruang Kota di Indonesia.
  2. Kita bisa mengetahui bidang atau ilmu yang mempelajari tentang Tata Ruang Kota
  3. Kita bisa mengetahui masalah Tata Ruang Kota di Indonesia.

Salah satunya adalah tentang tata ruang wilayah perkotaan. Tetapi kebijakan atau kesepakatan bersama tidak akan berguna jika tidak diimbangi dengan konsistensi pelaksanaan secara berkelanjutan oleh para pelaku yang seharusnya bisa membawa perubahan jika melaksanakan perannya dengan maksimal. Seperti yang kita ketahui kepala daerah masih banyak yang belum mengenal konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan mereka melakukan pembangunan daerahnya tanpa ada perencanaan ke depannya padahal untuk menciptakan kota yang nyaman, penataan kota harus direncanakan secara matang tidak asal, tetapi ini lah yang terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Sebagian dari daerah yang ada di Indonesia sudah mulai memperhatikan perencanaan tata ruang kota misalnya di Jawa Timur yang sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan dibiarkan. Dapat dicontohkan masalah lumpur Lapindo yang belum ada rencana pengganti ruangan yang telah rusak, seperti jalan akses ke Surabaya maupun kota-kota lain, sehingga mengganggu ekonomi masyarakat. Masalah lainnya berkaitan dengan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang tak kunjung selesai.

Seharusnya kita mencontoh Negara-negara maju seperti Belanda yang membuat rencana tata ruang kota dengan matang hingga beratus-ratus tahun tidak berubah, tetapi itu kembali lagi kepada kita yang melaksanakannya. Bukti nyata dari masalah-masalah inkonsistensi pemerintah dalam penataan kota adalah urbanisasi yang tidak terkontrol oleh pemerintah. Pemerintah terus melakukan pembiaran yang akan berakibat anggapan bahwa jika pemerintah diam berarti masyarakat berada di posisi yang benar. Selain masalah tersebut adalah masalah transportasi yaitu semakin banyaknya masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor pribadi.

Masalah-masalah tersebut menambah kacaunnya keadaan tata kota yang dari infrastrukturnya masih belum baik. Dari pernyataan di atas pemerintah memang mempunyai tanggung jawab besar terhadap masalah perencanaan tata kota yang masih kacau tersebut. Karena akibat kurang matangnya perencanaan tata ruang dan inkonsistensi pemerintah berdampak kurang terkendalinya pergerakan masyarakat entah itu masalah urbanisasi, membludaknya kendaraan bermotor pribadi atau dampak lain masalah tata kota. Tetapi di sini tidak hanya menjadi masalah pemerintah tetapi sudah menjadi masalah kota tersebut menyangkut semua yang ada di dalamnya termasuk penduduk yang bertempat tinggal. Pemerintah hanyalah sebagai perwakilan yang masyarakat percaya sebagai yang dituakan atau pemberi fasilitas dan pembangun situasi dan kondisi di masyarakat. Sedang subyek yang sesungguhnya adalah masyarakat yang bertempat tinggal. Oleh karena itu harus terjadi kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut.

RUMUSAN MASALAH

  1. Apa yang dimaksud dengan Tata Ruang Kota?
  2. Bidang atau ilmu apa yang mempelajari Tata Ruang Kota?
  3. Apa saja masalah tata ruang kota di Indonesia ?
  4. Dampak apa saja yang di timbulkan jika Tata Ruang Kota tidak di laksanakan?
  5. Bagaimana solusi mengenai hal tersebut?

TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan makalah ini adalah :

  1. Kita bisa mengetahui pengertian mengenai Tata Ruang Kota di Indonesia.
  2. Kita bisa mengetahui bidang atau ilmu yang mempelajari tentang Tata Ruang Kota
  3. Kita bisa mengetahui masalah Tata Ruang Kota di Indonesia.
  4. Kita bisa mengetahui dampak yang ditimbulkan jika dalam suatu kota tidak menggunakan Tata Ruang Kota secara baik.
  5. Kita bisa mengetahui solusi yang bisa di lakukan untuk melaksanakan tata kota tersebut.

BAB II ISI

PENGERTIAN TATA RUANG KOTA

Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya Land use adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Adapun tujuan dari penataan ruang wilayah dan kota yang di tetapkan oleh pemerintah daerah kota adalah arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Selain dari pemerintah daerah, Tujuan penyusunan rencana tata ruang menurut Buyung Azhari [1] adalah:

  • terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
  • terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
  • tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk
    • mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;
    • mewujudkan keterpaduan dalam penggunaaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
    • meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
    • mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (contoh yang paling sering kita alami adalah banjir, erosi dan sedimentasi); dan
    • mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan

Tata ruang antara daerah perkotaan dan pedesaan pastilah berbeda, Tata ruang perkotaan lebih kompleks dari tata ruang perdesaan, sehingga perlu lebih diperhatikan dan direncanakan dengan baik. Kawasan/zona di wilayah perkotaan dibagi dalam beberapa zona sebagai berikut:

  1. Perumahan dan permukiman
  2. Perdagangan dan jasa
  3. Industri
  4. Pendidikan
  5. Perkantoran dan jasa
  6. Terminal
  7. Wisata dan taman rekreasi
  8. Pertanian dan perkebunan
  9. Tempat pemakaman umum
  10. Tempat pembuangan sampah

ILMU YANG MEMPELAJARI TATA RUANG KOTA

Tata ruang kota pun tidak sembarangan di dalam menata suatu kota. Tata ruang sendiri pun ada bidang ilmu yang mempelajari secara dalam bagaimana kota tersebut akan di tata. Bidang ilmu itu sendiri adalah Planologi. Planologi berasal dari kata plan artinya rencana. sehingga Planologi bermakna studi tentang rencana. Orang yang profesional dalam bidang Planologi disebut Planolog, meski saat ini lebih populer disebut Planner. Program studi Planologi lebih dikenal dengan PWK (Perencanaan Kota dan Kota). Planologi memang sangat berhubungan dengan tata kota, namun Planologi tidak hanya mengkaji dan mempelajari masalaah penataan kota. Cangkupan tanggung jawab dari disiplin ilmu adalah mulai dari menentukan penggunaan suatu lahan hingga menentukan kebijakan suatu negara. Maka dari itu Planologi seringkali bersinggunan dengan permasalahan sosial, ekonom, dan politik.

Secara garis besar Planologi atau Perencanaan Wilayah dan Kota adalah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuanpada masa yang kan datang. Dalam merencanakan suatu kota ternyata banyak sekali yang harus di pertimbangkan oleh perencana misalnya kondisi ekonomi, sosial, budaya suatu wilayah dan yang lain-lain.

Hasil dari Perencanaan Kota dan Wilayah tentunya ada berbagai tingkatan, yaitu :

  1. Rencana Tata Ruang Nasional.
  2. Rencana Tata Ruang Propinsi.
  3. Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah. (RTRW)
  4. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Berikutnya apabila kita ingin menjadi sarjana atau ahli di bidang Planologi maka harus memiliki Kompetensi. Kompetensi umum yang harus dimiliki oleh lulusan dibidang Planologi adalah :

  1. Memahami yang dimaksud dengan Perencanaan Wilayah dan Kota.
  2. Memahami bahwa masa depan dapat berorientasi utopian dan visionary, tetapi juga mengerti bahwa rencana adalah suatu produk yang harus dilaksanakan.
  3. Mampu menghasilkan produk yang berorientasi preskriptif, yaitu kemampuan membuat intervensi bagi peningkatan kesejahteraan di masa depan
  4. Memegang nilai-nilai kemanusiaan (humanity), membela kepentingan umum (public interest), dan berlaku adil (justice) dan setara (equity) dalam mempraktekkan ilmunya   bagi kepentingan umum.

Menurut Conyer, 1984, definisi Perencanaan adalah proses kontinyu dalam pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan.

Dari definisi tersebut maka di dalam perencanaan tentu terdapat elemen-elemennya yaitu :

  1. Merencana berarti memilih
  2. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya
  3. Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan
  4. Perencanaan itu berorientasi ke depan.

Dalam hal ini, Perencana kota adalah bukan orang yang merancang suatu kota, tetapi yang sebenarnya adalah hanya menyediakan suatu rencana berdasarkan prinsip “supply and demand” yang akan digunakan untuk membuat kota tersebut lebih maju dalam segala bidang.

Planologi dikategorikan sebagai engineer, karena planolog bertanggung jawab untuk mengoptimasi setiap fungsi yang berhubungan dengan masyarakat. Contohnya planolog harus mengambil keputusan yang tepat dalam penggunaan suatu lahan, agar hasil yang didapat dari lahan tersebut maksimal tanpa harus merugikan atau mengorbankan aspek lain. Sebagai engineer, planolog juga diharuskan berfikir inovatif karena planolog bertanggung jawab untuk mengeluarkan potensi suatu daerah, tanpa merusak ciri khas daerah tersebut. Contohnya planolog dituntut untuk meningkatkan taraf hidup suatu desa tanpa harus merubah desa tersebut menjadi sebuah kawasan industi perkotaan.

Seorang atau planner harus memiliki wawasan yang luas, baik itu sains pasti maupun sains sosial. Hal ini dikarenakan seorang planolog harus bisa melihat suatu permasalahan dari berbagai sisi, agar keputusan yang dibuat nanti tidak merugikan atau bentrok pada salah satu aspek kehidupan. Permasalahan sampah dan lingkungan merupakan bukti mudah bahwa seorang planolog  memerlukan wawasan sains yang luas untuk mengatasinya. Sense of beauty juga penting bagi seorang planolog. keindahan suatu kawasan tidak hanya ditentukan dari keindahan bangunan didalamnya, tapi juga peletakan dan asosiasi antar bangunan dan kawasan. pengetahuan akan landscape akan sangat membantu planolog untuk mengembangkan sisi pariwisata dan keindahan suatu kawasan.

FUNGSI SERTA MANFAAT TATA RUANG KOTA

Tata ruang kota juga pasti mempunyai fungsi tersendiri. Fungsi dari tata ruang kota adalah sebagai berikut:

  • acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  • acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah provinsi;
  • acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi;
  • acuan lokasi investasi dalam wilayah provinsi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
  • pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
  • dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah provinsi yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan.

Selain mempunyai fungsi, tata ruang kota juga pasti memiliki manfaat. Diantaranya:

  • mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah provinsi;
  • mewujudkan keserasian pembangunan wilayah provinsi dengan wilayah sekitarnya; dan
  • menjamin terwujudnya tata ruang wilayah provinsi yang berkualitas.

MASALAH TATA RUANG KOTA DI INDONESIA

Akibat tumpang tindihnya berbagai kebijakan sektoral yang terkait perencanaan ruang, konflik ruang di berbagai daerah berpotensi untuk tercipta. Indonesia dalam beberapa tahun ke depan bisa masuk ke dalam perangkap negeri tanpa perencanaan tata ruang. Saat ini, sudah ada UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No 27 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pesisir, UU 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 12 2008 (Perubahan kedua atas UU No 32 Tahun 2004), dan berbagai kebijakan sektoral lainnya yang terkait dengan ruang.

Contoh kasus yang terjadi adalah pada perencanaan kawasan pesisir terjadi tumpang tindih, irisan area yang menjadi subyek dari rencana tata ruang wilayah, dan rencana pengelolaan kawasan pesisir. Konflik ini senada dengan konflik tata ruang mengenai hutan di berbagai daerah. Akibatnya, sampai sekarang ternyata penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi peraturan daerah (Perda) sangat lambat. Menurut catatan Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, baru 51 persen provinsi yang sudah memiliki Perda RTRW, 62,6 persen kabupaten yang telah memiliki Perda RTRW dan 72 persen kota yang telah memiliki Perda RTRW. Kondisi ini amat mengkhawatirkan karena bisa dipastikan, tidak ada kepastian hukum dan ini jelas-jelas menghambat investasi.

Oleh karena itu, pemerintah dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) perlu segera mencari solusi konkret agar Indonesia terhindar dari kondisi berjalan tanpa rencana tata ruang yang jelas. Beberapa tindakan mendesak itu antara lain yakni mempercepat terbitnya dokumen peraturan perundangan sebagai bentuk operasionalisasi Inpres No 8/2013 tentang percepatan penyelesaian dan penyusunan perda RTRW.

Masalah tata ruang sendiri sebenarnya adalah problema klasik di Indonesia. Indonesia saat ini dapat dikatakan dalam keadaan darurat tata ruang sehingga berdampak kepada beragam hal seperti pemenuhan jumlah perumahan yang dibutuhkan. Kondisi darurat tata ruang itu perlu diperhatikan karena hal tersebut dinilai merupakan basis dari semua pembangunan termasuk sektor properti atau perumahan. Pemerintah saat ini tidak pernah bisa menyediakan lahan yang dibutuhkan guna membangun berbagai basis perumahan seperti rumah susun khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Saat ini jenis perumahan yang paling pas untuk dibangun adalah rumah susun di tengah kota yang mampu mendekatkan kaum pekerja dengan tempat kerja. Selain itu, kedekatan antara rumah seseorang dengan tempat kerja mereka juga dinilai dapat menghemat BBM yang digunakan karena kedekatan antara kedua lokasi tersebut. Masalah lain yang timbul akibat kesalahan dalam hal tata ruang adalah munculnya musibah seperti banjir. Contohnya, dalam perencanaan pada zaman penjajahan Belanda, Jakarta memiliki sekitar 300 waduk. Namun kini waduk yang tersisa tinggal 30. Selain itu, hutan bakau serta ruang terbuka hijau yang dulu banyak dimiliki Jakarta kini sudah beralih menjadi perumahan, pusat perbelanjaan, hingga properti lainnya.

Selain itu, persoalan kemacetan lalu lintas di kota Jakarta tidak terlepas dari kondisi dan perkembangan tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta kota ini. Transportasi dan tata ruang merupakan dua aspek yang saling mempengaruhi satu sama lain, karena transportasi dalam hal ini lalu lintas atau traffic merupakan fungsi dari tata guna lahan. Inventarisasi dan harmonisasi muatan materi kebijakan/peraturan terkait aspek transportasi dan tata ruang.

Atas dasar itu perlu dilakukan inventarisasi materi kebijakan atau peraturan perundang-undangan dari kedua aspek tersebut yang saling terkait. Perlu didiskusi tentang arah untuk mengidentifikasi materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030 sebagai revisi Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta. Sehingga untuk kebutuhan tersebut, sebelumnya juga perlu mengidentifikasi materi muatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW DKI Jakarta 2030.

Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa UU No. 22 Tahun 2009 mengamanatkan perlu ada keterpaduan antara rencana jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terhadap rencana tata ruang wilayah. Walaupun tidak secara eksplisit menyatakan tentang keterpaduan antara kedua aspek tersebut, namun UU No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan muatan rencana tata ruang memuat rencana jaringan sistem prasarana termasuk sistem jaringan transportasi.

Raperda RTRW 2030 memuat tentang sistem dan jaringan transportasi pada Pasal 17 hingga Pasal 37. Muatan materi yang perlu mendapat perhatian secara khusus adalah sistem pusat kegiatan yang direncanakan pada Pasal 16. Perlu dipertimbangkan oleh pemrakarsa Raperda (Bappeda Provinsi DKI Jakarta): apakah sistem dan jaringan transportasi yang diuraikan pada Pasal 17 mampu mewadahi kebutuhan mobilitas akibat pengembangan sistem pusat kegiatan sebagaimana dijabarkan pada Pasal 16. Di mana arahan pengembangan sistem dan jaringan transportasi dimaksud raperda tersebut secara garis besar telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau.

Kondisi empiris menunjukkan bahwa bangkitan lalu lintas akibat perkembangan tata guna lahan (Tata Ruang DKI Jakarta dipayungi Perda No. 9 Tahun 1999) tidak mampu diwadahi/dilayani oleh pertumbuhan jaringan transportasi (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di DKI Jakarta dipayungi Perda No. 12 Tahun 2003). Komisi Hukum dan Humas menyarankan agar materi muatan Raperda RTRW 2030 perlu ditinjau kembali terutama konsekuensi rencana sistem pusat kegiatan terhadap rencana sistem dan jaringan transportasi. Atau masalah bangkitan lalu lintas terhadap daya dukung sarana dan prasarana transportasi kota.

Pembenahan transportasi kota Jakarta harus diikuti pembenahan mendasar masalah Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penataan ruang Provinsi DKI Jakarta harus memprioritaskan kepentingan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI. Pembiasan dan penyimpangan tata ruang yang telah terjadi dan mengganggu eksistensi Kota Jakarta sebagai Ibukota NKRI harus dibenahi. Fungsi Kota Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan Negara harus diprioritaskan. Perubahan (revisi) mendasar tata ruang Ibukota Negara harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan sistem sebuah Ibukota Negara sehingga diperlukan pemindahan Ibukota Negara yang tentu berimplikasi terhadap banyak hal.

Didasari pemahaman bahwa akar masalah kemacetan lalu lintas DKI Jakarta berpangkal dari masalah penataan ruang yang diikuti berbagai masalah lanjutan transportasi, maka Komisi Hukum dan Humas merekomendasikan bahwa DTKJ perlu memberi masukan baik secara lisan maupun tertulis terhadap Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010-2030.

DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP TATA RUANG KOTA

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya undang-undang  nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang [uu 24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007 [uu 26/2007]. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah.

Peningkatan aktivitas pembangunan  membutuhkan ruang yang semakin besar dan dapat berimplikasi pada perubahan fungsi lahan/kawasan secara signifikan.  Euphoria otonomi daerah yang lebih  berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga memotivasi pertumbuhan penyediaan sarana dan prasarana di daerah, yang faktanya menyebabkan peningkatan pengalihan fungsi ruang dan kawasan dalam jangka panjang. Di antara kenyataan perubahan lahan dapat ditemui pada pembangunan kawasan perkotaan yang membutuhkan ruang yang besar untuk menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana permukiman, perkantoran, perindustrian, pusat-pusat perdagangan (central business district, CBD) dan sebagainya. Demikian halnya pada pola perubahan kawasan seperti kawasan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan, yang menyebabkan penurunan fungsi hutan sebagai kawasan penyangga, pemelihara tata air, pengendali perubahan iklim mikro dan sebagainya. Perubahan fungsi ruang kawasan meyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, seperti terjadinya pencemaran, kemacetan, hilangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau, serta terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan dan sebagainya. Pemanfaatan sumberdaya ruang juga dapat memicu perbedaan persepsi dan persengketaan tentang ruang, seperti munculnya kasus-kasus persengketaan batas wilayah pada berbagai daerah dan juga internasional. Hal tersebut seolah-olah menunjukkan adanya trede off antara perkembangan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Permasalahan konflik antara perkembangan ekonomi dengan kelestarian lingkungan semakin jelas terlihat dewasa ini pada hal dalam penataan ruang kebijakan-kebijakan telah mengakomodasi prinsip-prinsip utama menuju pembangunan berkelanjutan (sustainable development) seperti prinsip-prinsip keterpaduan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Pada makalah ini akan dijelaskan mengenai permasalahan- permasalahan dalam penataan ruang dan solusi-solusi yang dapat digunakan untuk melakukan harmonisasi pemanfaatan sumber daya alam, lahan dan perkembangan aspek sosial-ekonomi dalam penataan ruang. Pada dasarnya pengembangan wilayah adalah usaha pembangunan daerah yang memperhitungkan keterpaduan program sektoral seperti pertanian, pertambangan, aspirasi masyarakat dan potensi loin dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Pembangunan industri dasar berorientasi pada lokasi tersedianya sumber pembangunan lain. Pada umumnya lokasi industri dasar belum tersentuh pembangunan, baik dalam arti kualitatif maupun kuantitatif bahkan masih bersifat alami. Adanya pembangunan industri ini akan mengakibatkan perubahan lingkungan seperti berkembangnya jaringan infra struktur dan akan menumbuhkan kegiatan lain untuk menunjang kegiatan yang ada.

Pembangunan di satu pihak menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, air, kesempatan kerja serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan bagi langsung dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Di pihak lain apabila pembangunan ini tidak diarahkan akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan, pengurasan sumberdaya alam, masyarakat konsumtif serta dampak sosial lainnya yang pada dasarnya merugikan masyarakat.

Pembangunan industri pada gilirannya membentuk suatu lingkungan kehidupan zona industri. Dalam zona industri kehidupan masyarakat makin berkembang; zona industri secara bertahap dilengkapi pembangunan sektor ekonomi lain seperti peternakan, perikanan, home industry, dan pertanian sehingga diperlukan rencana pembangunan wilayah berdasarkan konsep tata ruang.

Tujuan rencana tata ruang ini untuk meningkatkan asas manfaat berbagai sumberdaya yang ada dalam lingkungan seperti meningkatkan fungsi perlindungan terhadap tanah, hutan, air, flora, fungsi industri, fungsi pertanian, fungsi pemukiman dan fungsi lain. Peningkatan fungsi setiap unsur dalam lingkungan artinya meningkatkan dampak positif semaksimum mungkin sedangkan dampak negatif harus ditekan sekecil mungkin. Konsepsi pembangunan wilayah dengan dasar tata ruang sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan industri berwawasan lingkungan.

Secara umum, kegiatan eksploitasi dan pemakaian sumber energi dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia akan selalu menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (misalnya udara dan iklim, air dan tanah). Berikut ini disajikan beberapa dampak negatif penggunaan energi fosil terhadap manusia dan lingkungan:

Dampak Terhadap Udara dan Iklim      

Selain menghasilkan energi, pembakaran sumber energi fosil (misalnya: minyak bumi, batu bara) juga melepaskan gas-gas, antara lain karbon dioksida (CO2), nitrogen oksida (NOx),dan sulfur dioksida (SO2) yang menyebabkan pencemaran udara (hujan asam, smog dan pemanasan global). Emisi NOx (Nitrogen oksida) adalah pelepasan gas NOx ke udara. Di udara, setengah dari konsentrasi NOx berasal dari kegiatan manusia (misalnya pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik dan transportasi), dan sisanya berasal dari proses alami (misalnya kegiatan mikroorganisme yang mengurai zat organik). Emisi SO2 (Sulfur dioksida) adalah pelepasan gas SO2 ke udara yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan peleburan logam.

Emisi CO2 adalah pemancaran atau pelepasan gas karbon dioksida (CO2) ke udara. Emisi CO2 tersebut menyebabkan kadar gas rumah kaca di atmosfer meningkat, sehingga terjadi peningkatan efek rumah kaca dan pemanasan global. CO2 tersebut menyerap sinar matahari (radiasi inframerah) yang dipantulkan oleh bumi sehingga suhu atmosfer menjadi naik. Hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Emisi CH4 (metana) adalah pelepasan gas CH4 ke udara yang berasal, antara lain, dari gas bumi yang tidak dibakar, karena unsur utama dari gas bumi adalah gas metana. Metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan pemasanan global.

Batu bara selain menghasilkan pencemaran (SO2) yang paling tinggi, juga menghasilkan karbon dioksida terbanyak per satuan energi. Membakar 1 ton batu bara menghasilkan sekitar 2,5 ton karbon dioksida. Untuk mendapatkan jumlah energi yang sama, jumlah karbon dioksida yang dilepas oleh minyak akan mencapai 2 ton sedangkan dari gas bumi hanya 1,5 ton.

Dampak Terhadap Perairan

Eksploitasi minyak bumi, khususnya cara penampungan dan pengangkutan minyak bumi yang tidak layak, misalnya: bocornya tangker minyak atau kecelakaan lain akan mengakibatkan tumpahnya minyak (ke laut, sungai atau air tanah) dapat menyebabkan pencemaran perairan. Pada dasarnya pencemaran tersebut disebabkan oleh kesalahan manusia.

Dampak Terhadap Tanah

Dampak penggunaan energi terhadap tanah dapat diketahui, misalnya dari pertambangan batu bara. Masalah yang berkaitan dengan lapisan tanah muncul terutama dalam pertambangan terbuka (Open Pit Mining). Pertambangan ini memerlukan lahan yang sangat luas. Perlu diketahui bahwa lapisan batu bara terdapat di tanah yang subur, sehingga bila tanah tersebut digunakan untuk pertambangan batu bara maka lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian atau hutan selama waktu tertentu.

Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (EIA-driven) dan pendekatan keberlanjutan (sustainability-driven). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

SOLUSI PERENCANAAN TATA RUANG KOTA

Perencanaan Tata Ruang dilakukan guna menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tamping lingkungan, serta fungsi pertahanan keamanan; mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan; perumusan perencanaan tata ruang, dan penetapan rencana tata ruang.

Menurut Budihardjo, penyusunan rencana tata ruang harus dilandasi pemikiran perspektif menuju keadaan pada masa depan yang didambakan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknlogi yang dapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor.

Perencanaan kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana-rencana kota. Sedangkan rencana kota merupakan rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota yang terdiri atas Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).

Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah kota diperlukan rencana tata ruang yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan dan pembangunan dalam memanfaatkan ruang. Pedoman tersebut digunakan pula dalam penyusunan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang, sehingga sesuai dengan rencana tata ruang kota yang sudah ditetapkan.

Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan dua sisi  dari suatu mata uang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang akan berlangsung secara efektif dan efisien bilamana telah didahului dengan perencanaan tata ruang yang valid dan berkualitas. Sebaliknya rencana tata ruang yang tidak dipersiapkan dengan mantap akan membuka peluang terjadinya penyimpangan fungsi ruang secara efektif dan efisien dan pada akhirnya akan menyulitkan tercapainya tertib ruang sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Lebih lanjut disebutkan bahwa pada kenyataan banyak campur tangan pemerintah dalam pembangunan kota justru tidak tepat dan tidak memuaskan. Bahkan dapat diperkirakan bahwa sebab utama kegagalan pengendalian pemanfaatan ruang adalah karena tidak adanya kurangnya kemampuan politik yang kuat dan dukungan masyarakat yang memadai.

Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya dapat disingkat RTRW merupakan hasil perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan di peringkat Kota. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.  Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Kawasan Hijau adalah ruang terbuka hijau yang terdiri dari kawasan hijau lindung dan hijau binaan Kawasan Hijau Lindung adalah bagian dari kawasan hijau yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan habitat setempat maupun untuk tujuan perlindungan wilayah yang lebih luas.  Kawasan Hijau Binaan adalah bagian dari kawasan hijau di luar kawasan hijau lindung untuk tujuan penghijauan yang dibina melalui penanaman, pengembangan, pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan dan didukung fasilitasnya yang diperlukan baik untuk sarana ekologis maupun sarana sosial Kota yang dapat didukung fasilitas sesuai keperluan untuk fungsi penghijauan tersebut yang diatur dalam Pasal 15 Perda No. 6 Tahun 2006 yang terdiri dari 13 ayat dan Pasal 49 sampai Pasal 50 yang mengatur mengenai rencana pengembangan kawasan hijau di Kota Makassar.

Kawasan Tangkapan Air adalah kawasan atau areal yang mempunyai pengaruh secara alamiah atau binaan terhadap keberlangsungan badan air seperti waduk, situ, sungai, kanal, pengolahan air limbah dan lain-lain, hal ini diatur dalam Pasal 44 Perda Nomor 6 Tahun 2006. Kemudian Pasal 51 dan 52 mengatur tentang Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana. Dalam Pasal 53 diatur tentang Kawasan Bangunan Umum adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan perkantoran, perdagangan, jasa, pemerintahan dan fasilitas umum/fasilitas sosial beserta fasilitas penunjangnya dengan Koefisien Dasar Bangunan lebih besar dari 20% (dua puluh persen).

Kawasan Bangunan Umum Koefisien Dasar Bangunan Rendah (KDB) adalah kawasan yang secara keseluruhan Koefisien Dasar Bangunannya maksimum 20% (dua puluh persen) diatur dalam Pasal diatur dalam Pasal 54. Kawasan Pusat Kota adalah KT yang tumbuh sebagai pusat Kota dengan percampuran berbagai kegiatan, memiliki fungsi strategis dalam peruntukannya. Kawasan Permukiman Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pemusatan dan pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungannya yang terstruktur secara terpadu; Kawasan Pelabuhan Terpadu adalah KT yang diarahkan sebagai kawasan yang memberi dukungan kuat dalam satu sistem ruang yang bersinergi terhadap berbagai kepentingan dan kegiatan yang lengkap berkaitan dengan aktivitas kepelabuhanan dan segala persyaratannya. Pasal 57 ayat 4 mengatur Kawasan Bandara Terpadu KT yang dan diperuntukkan sebagai kawasan yang memberi dukungan kuat dalam satu sistem ruang yang bersinergi terhadap berbagai kepentingan dan kegiatan yang lengkap berkaitan dengan aktivitas bandara dan segala persyaratannya. Kawasan Maritim Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan kemaritiman yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat 5 Perda No.6 Tahun 2005.

Kawasan Industri Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan industri yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid yang diatur dalam Pasal 57 ayat 6 Perda No.6 Tahun 2006.Pasal 57 ayat 7 mengatur mengenai Kawasan Pergudangan Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan pergudangan yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid. Selanjutnya Pasal 57 ayat 8 diatur akan

Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid. Dalam Pasal 57 ayat 9 mengatur . Kawasan Penelitian Terpadu adalah yang diarahkan diperuntukkan sebagai kawasan dengan dan pengembangan berbagai kegiatan yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid.

Kawasan Budaya Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan budaya yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid. Kawasan Olahraga Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan olahraga yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid dan diatur dalam Pasal 57 ayat 11 Perda No. 6 Tahun 2006.

Pada Pasal 57 ayat 12 dan 13 Perda No. 6 Tahun 2006 diatur akan  Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu Adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan bisnis dan pariwisata yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang .  Kawasan  Bisnis dan Pariwisata Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan bisnis dan pariwisata yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid. Kawasan Bisnis Global Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan bisnis global yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;  Industri selektif adalah kegiatan industri yang kriteria pemilihannya disesuaikan dengan kondisi Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan Budaya dan Jasa, yakni industri yang hemat lahan, hemat air, tidak berpolusi, dan menggunakan teknologi tinggi. Tujuan adalah Nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan Wilayah Kota berkaitan dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi Pengembangan adalah Langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan Kota yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Wilayah Kota yang telah ditetapkan.

Ruang Terbuka Hijau yang diatur dalam Pasal 15 Perda No. 6 Tahun 2006 selanjutnya dapat disebut RTH adalah Kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana Kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Sedangkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah kota menurut peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 Pasal 13 dijabarkan kedalam struktur pemanfaatan ruang kota meliputi : 1. Rencana persebaran penduduk; 2. Rencana pengembangan kawasan hijau;  3. Rencana pengembangan kawasan permukiman; 4. Rencana pengembangan kawasan bangunan umum; 5. Rencana pengembangan kawasan industri; 6. Rencana pengembangan kawasan pergudangan; 7. Rencana pengembangan sistem pusat kegiatan; 8. Rencana pengembangan sistem prasarana; 9. Rencana intensitas ruang.

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Adapun tujuan dari penataan ruang wilayah dan kota yang di tetapkan oleh pemerintah daerah kota adalah arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Planologi berasal dari kata plan artinya rencana. sehingga Planologi bermakna studi tentang rencana. Orang yang profesional dalam bidang Planologi disebut Planolog, meski saat ini lebih populer disebut Planner. Program studi Planologi lebih dikenal dengan PWK (Perencanaan Kota dan Kota). Planologi memang sangat berhubungan dengan tata kota, namun Planologi tidak hanya mengkaji dan mempelajari masalaah penataan kota. Cangkupan tanggung jawab dari disiplin ilmu adalah mulai dari menentukan penggunaan suatu lahan hingga menentukan kebijakan suatu negara. Maka dari itu Planologi seringkali bersinggunan dengan permasalahan sosial, ekonom, dan politik.

Jadi kesimpulannya, tata ruang di Indonesia masih kurang baik karena masih banyak masalah yang ditimbulkan karena tata ruang yang salah. Dampaknya pun sangat luas, sampai-sampai bias mengakibatkan bencana. Seperti contohnya banjir dll. Kesalahan tata ruang lingkungan dapat menimbulkan dampak pada udara dan iklim, perairan, lahan dan lain-lain.

SARAN

Pemerintah seharusnya lebih peduli terhadap permasalahan tata ruang kota di Indonesia, karena sudah banyak yang ditimbulkan masalahnya. Jika di biarkan saja mungkin kedepannya bisa sangat fatal, karena Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang. Perindustrian dan pembangunan pun sedang gencar-gencarnya di buat. Maka dari itu harus ada peraturan yang di buat secara tegas agar tata ruang kota ini bisa terlaksana secara lancar. Jika tidak ada tata ruang kota di Negara ini maka pembangunan pun tidak ada aturannya, sehingga bisa menimbulkan banyak dampak yang negatif seperti yang sudah disebutkan di atas tadi.

 

Kondisi Ketahanan Pangan Indonesia Saat Ini

Kondisi Ketahanan Pangan Indonesia Saat Ini

gambar-1-ketahanan-panganKondisi ketahanan pangan indonesia pada saat ini semakin memburuk, dikarenakan beralih fungsinya lahan pertanian di indonesia. pemerintah indonesia seharusnya lebih sensitif terhadap kondisi ini, bukan hanya permasalahan lahan, seperti yg diposting FAO (Food and Agriculture Organisation), Indonesia berada di level serius dalam indeks kelaparan global. Hal ini diprediksi akan terus memburuk dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Di masa depan diprediksi akan terjadi kelangkaan pangan yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil, pemanasan iklim dan lain-lain. Belum lagi adanya Washington Consensus yang kini menjadi boomerang bagi Indonesia. Selama Indonesia masih berkiblat pada Konsensus Washington, selama itu juga Indonesia tidak bisa mandiri secara pangan. Menurut Herry Priyono, Konsensus Washington membuat Rakyat Indonesia tak leluasa bergerak dalam menentukan nasib produktivitas pertaniannya. Maka, tak heran jika ketahanan pangan Indonesia lemah. Tidak heran jika rakyat yang miskin di Indonesia malah semakin miskin dan akan ada banyak yang kehilangan pekerjaan. Akibat Konsensus Washington, liberalisasi pasar akan menguasai cara pasar Indonesia. Akibat Konsensus Washington, privatisasi beberapa perusahaan Negara diberlakukan sebagai jalan untuk mengatasi krisis Negara. Ironis. Menurut situs web resmi Serikat Petani Indonesia, Kedaulatan pangan merupakan prasyarat dari ketahanan pangan (food Security). Mustahil tercipta ketahanan pangan kalau suatu bangsa dan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya.  Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk dapat mempunyai hak dalam menentukan makanan yang dipilihnya dan kebijakan pertanian yang dijalankannya, kapasitas produksi makanan lokal di tingkat lokal dan perdagangan di tingkat wilayah.

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Di antara kebutuhan yang lainnya, pangan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar kelangsungan hidup seseorang dapat terjamin. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dulu hingga sekarang masih terkenal dengan mata pencaharian penduduknya sebagia petani atau bercocok tanam. Luas lahan pertanianpun tidak diragukan lagi. Namun, dewasa ini Indonesia justru menghadapi masalah serius dalam situasi pangan di mana yang menjadi kebutuhan pokok semua orang.

masalah komoditi pangan utama masyarakat Indonesia adalah karena kelangkaan beras atau nasi. Sebenarnya dulu kelangkaan ini tidak terjadi karena tiap semua daerah di Indonesia tidak mengonsumsi beras. Makanan utama di beberapa daerah di Indonesia juga berbeda-beda. Bahan makanan utama masyarakat Madura dan Nusa Tenggara adalah jagung. Masyarakat Maluku dan Irian Jaya mempunyai makanan utamanya sagu. Dan beras adalah makanan utama untuk masyarakat Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sualwesi walaupun ada juga yang menjadikan singkong, ubi dan sorgum sebagai bahan makanan utama. Tetapi seluruh hal tersebut berubah total setelah pemerintah orde baru dengan Swasembada Berasnya secara tidak langsung memaksa orang yang bisaa mengkomsumsi bahan makanan non beras untuk mengkonsumsi beras. Yang terjadi selanjurnya adalah muncul lonjakan konsumsi/kebutuhan beras nasional sampai sekarang sehingga memaksa pemerintah untuk impor beras. Padahal jika tiap daerah tetap bertahan dengan makanan utama masing-masing maka tidak akan muncul kelangkaan dan impor bahan makanan pokok beras. Efek lainpun muncul akibat perubahan pola makan masyarakat Indonesia. Keberagaman komoditi pertanian yang menjadi unggulan setiap daerah di Indonesia terlenyapkan demi progran Swasembada Beras.

Mungkin sulit untuk mengerem laju penduduk yang terjadi di Indonesia dan juga menambah jumlah lahan pertanian yang ada karena berbagai faktor dan konversi besar-besaran yang terjadi. Namun yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dari kondisi pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia antara lain adalah langkah strategi penerapan dalam menyelesaikan ketahanan pangan pada total luas lahannya, upaya untukfertilizer/pemupukan dan bibit unggulnya. Luas lahan yang merupakan konversi dari sawah harus diperhatikan masalah tata ruangnya. Sementara itu, pada sistem pemupukannya harus menggunakan bahan organik dan harus diperhatikan formulanya.Selain itu perlu diperhatikan mengenai pengelolaan kualitan serta kuantitas sumber daya manusia dan teknologi untuk kemajuan pengan dan pertanian Indonesia.

Teknologi jadi bagian penting dalam pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan. Teknologi memang hanya tools atau alat tetapi perlu dipikirkan bagaimana kita dapat membantu para petani kita dapat meningkatkan kualitas produk-produk mereka. Teknologi perlu diperhatikan mengingat untuk mengimbangi  berkurangnya lahan pertanian. Dengan melihat contoh-contoh Negara lain yang belahan sempit namun teknologinya mampu menolong masalah tersebut dapat memberikan motivasi bagi Indonesia. Kualitas para petani perlu juga perhatian untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Para petani tersebut perlu diberikan pengetahuan agar mampu memajukan jumlah komoditi pertanian. Seperti contohnya diberikan pelatihan bagi para petani agar mereka dapat memberi perlindungan lebih aman dan efektif tanaman mereka dari serangan hama, penyakit, dan lainnya. Semua upaya untuk menangani permasalahan ketahanan pangan ini harus melibatkan semua pihak. Hal ini dimaksudkan agar seluruh rencana penanganan ini dapat terlaksana dengan baik sehingga tidak ada lagi masalah pangan.

Sumber : http://www.kompasiana.com/akbaranwari/kondisi-ketahanan-pangan-indonesia-saat-ini_54f74afda33311e32b8b4567

8 Sumber Energi Terbarukan di Indonesia

8 Sumber Energi Terbarukan di Indonesia

energi-terbarukanDaftar 8 jenis sumber energi terbarukan di Indonesia yang layak dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia.Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi energi terbarukan (renewable energy) yang sangat melimpah. Sayangnya sumber-sumber energi terbarukan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.

Energi terbarukan adalah sumber energi yang cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Energi terbarukan dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alami tidak akan habis bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Energi terbarukan kerap disebut juga sebagai energi berkelanjutan (sustainable energy).

Konsep energi terbarukan mulai dikenal di dunia pada era 1970-an. Kemunculannya sebagai antitesis terhadap pengembangan dan penggunaan energi berbahan fosil (batubara, minyak bumi, dan gas alam) dan nuklir. Selain dapat dipulihkan kembali, energi terbarukan diyakini lebih bersih (ramah lingkungan), aman, dan terjangkau masyarakat. Penggunaan energi terbarukan lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan di banding energi non-terbarukan.

Daftar Sumber Energi Terbarukan di Indonesia

Jenis sumber energi terbarukan (renewable energy) yang dimiliki Indonesia cukup banyak. Jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik diyakini dapat menggantikan energi fosil. inilah daftar 8 sumber energi terbarukan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan.

1. Biofuel

Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan berupa bahan bakar (baik padat, cair, dan gas) yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi (seperti sorgum dan tebu) dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi (seperti jarak, ganggang, dan kelapa sawit).

2. Biomassa

Biomassa adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber biomassa antara lain bahan bakar kayu, limbah dan alkohol. Pembangkit listrik biomassa di Indonesia seperti PLTBM Pulubala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung.

3. Panas Bumi

Energi panas bumi atau geothermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi thermal (panas) yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dimiliki Indonesia antara lain: PLTP Sibayak di Sumatera Utara, PLTP Salak (Jawa Barat), PLTP Dieng (Jawa Tengah), dan PLTP Lahendong (Sulawesi Utara).

4. Air

Energi air adalah salah satu alternatif bahan bakar fosil yang paling umum. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Sat ini, sekitar 20% konsumsi listrik dunia dipenuhi dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Di Indonesia saja terdapat puluhan PLTA, seperti : PLTA Singkarak (Sumatera Barat), PLTA Gajah Mungkur (Jawa Tengah), PLTA Karangkates (Jawa Timur), PLTA Riam Kanan (Kalimantan Selatan), dan PLTA Larona (Sulawesi Selatan).

5. Angin

Energi angin atau bayu adalah sumber energi terbarukan yang dihasilkan oleh angin. Kincir angin digunakan untuk menangkap energi angin dan diubah menjadi energi kinetik atau listrik. Pemanfaat energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan seperti pada Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTBayu) Samas di Bantul, Yogyakarta.

6. Matahari

Energi matahari atau surya adalah energi terbarukan yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan matahari. Pembankit Listrik Tenaga Surya yang terdapat di Indonesia antara lain : PLTS Karangasem (Bali), PLTS Raijua, PLTS Nule, dan PLTS Solor Barat (NTT).

7. Gelombang Laut

Energi gelombang laut atau ombak adalah energi terbarukan yang bersumber dari dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Indonesia sebagai negara maritim yang terletak diantara dua samudera berpotensi tinggi memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut. Sayangnya sumber energi alternatif ini masih dalam taraf pengembangan di Indonesia.

8. Pasang Surut

Energi pasang surut air laut adalah energi terbarukan yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Terdapat dua jenis sumber energi pasang surut air laut, pertama adalah  perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang dan surut. Yang kedua adalah arus pasang surut terutama pada selat-selat yang kecil. Layaknya energi gelombang laut, Indonesia memiliki potensi yang tinggi dalam pemanfaatan energi pasang surut air laut. Sayangnya, sumber energi ini belum termanfaatkan.

Sumber energi terbarukan ternyata belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebanyak 90% energi di Indonesia masih menggunakan energi berbahan fosil (batubara, minyak bumi, dan gas alam) dan sisanya, kurang dari 10%, yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Sebuah ironi mengingat Indonesia mempunyai potensi yang tinggi akan sumber energi terbarukan.

Dari berbagai sumber energi terbarukan yang tersedia, baru energi air yang banyak dimanfaatkan. Jumlah pembangkit listrik bersumber dari energi panas bumi, angin, dan matahari pun masih bisa dihitung dengan jari, dengan kapasitas energi yang sangat kecil. Apalagi sumber energi yang berasal dari laut, meski pun potensinya sangat besar, nyatanya belum satupun yang berhasil dikembangkan.

Sumber : https://alamendah.org/2014/09/09/8-sumber-energi-terbarukan-di-indonesia/

Translate »